Petugas Medis RSUD Haulussy Harus Lebih Optimal Berikan Layanan Lebih Baik

Ilustrasi

RADAR POS, AMBON - DPRD Maluku meminta para Petugas Medis di RSUD dr. M Haulussy Ambon diminta agar lebih optimal dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat agar tidak terkesan kurang manusiawi.

“Saya pernah meninjau langsung kondisi RSUD itu dan ada banyak masalah yang tidak terselesaikan sampai sekarang, baik yang berkaitan dengan tempat tidur pasien maupun pelayanan pasien yang tidak baik,” kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Selasa (14/05/2019).

Kemudian masih ada saja persoalan tenaga medis yang memberlakukan pasien dengan tidak manusiawi, bahkan pekan lalu ada oknum Satpam yang memukuli pengunjung hingga terluka dan berurusan di kantor polisi.

Karena itu, dia berharap Pemprov Maluku dibawah pemerintahan Murad Ismail-Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dapat mengelola dengan baik rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

“Dengan adanya gubernur yang baru, maka saya yakin masalah RSUD dr Haulussy dapat ditata lebih baik lagi,” ujar Edwin.

Dia juga mengkritisi RSUD dr Haulussy Ambon yang dinilai lalai dalam hal memperbaharui akreditasi sebagai salah satu indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

Karena itu, Edwin mengingatkan Pemprov Maluku agar serius memperhatikan kebutuhan utama masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

“Pemutusan hubungan kerja sama BPJS Kesehatan dengan RSUD dr Haulussy sangat merugikan masyarakat terutama peserta JKN-KIS,” ucapnya.

RSUD dr Haulussy, tambah Edwin, merupakan rumah sakit rujukan pusat di daerah Maluku dengan fasilitas dan tenaga medis lengkap yang belum dimiliki rumah sakit lain yang juga melayani peserta JKN-KIS.

Saat ini peserta JKN-KIS tidak lagi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Haulussy karena belum terakreditasi, padahal, RSUD dr Haulussy punya fasilitas lengkap yang belum dimiliki rumah sakit lain.

“Karena itu, pemerintah daerah harus serius memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntaskan masalah ini, dan Dinkes maupun pihak rumah sakit terlambat dan salah dalam mengambil kebijakan, sebab mestinya sejak awal rumah sakit harus terakreditasi,” tegas Huwae.