Tipikor Polres Malra Diminta Audit Anggaran Untuk Media Pada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tual

Ilustrasi Audit Anggaran Untuk Media

RADAR POS, TUAL - Ketua Aliansi Jurnalis Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual (Ajimat) Nerius Rahabav  mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Maluku Tenggara untuk mengaudit anggaran yang diperuntukan bagi Media pada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19), pasalnya hingga kini para awak media, baik cetak maupun elektronik belum mendapatkannya.

"Kami memahami Corona Virus Disease (Covid-19) ini Pandemi yang mendunia sehingga selama ini kami tidak meminta biaya dan ikhlas pada setiap peliputan tetapi ternyata anggaran tersebut dialokasikan," Sesal Nerius saat ditemui di kantin Balai Kota Tual, Rabu (08/07/2020).

"Lalu anggaran 30 juta yang diperuntukan itu dimana dan kemana, sesuai catatan saya konferensi pers sudah 6 kali digelar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  namun satu rupiah pun kami tidak disentuh, belum lagi publikasi kami lainnya," katanya.

Terhadap dugaan tersebut, Pihaknya mengajak seluruh wartawan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan publikasi untuk bersama melaporkan secara resmi ke Unit Tipikor.

"Kami akan memastikan pada saat di Tipikor Polres Malra semua yang terkait dipanggil, agar semuanya terang benderang," ujarnya.

Kami tidak digaji, kami juga memiliki keluarga di rumah yang selalu was-was atas profesi yang kami geluti dimana selalu terlibat dalam kerja publikasi Covid-19, tapi mereka Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  tidak menghargai keberadaan dan seakan akan kami tidak ada.

Atas sikap Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  kepada awak media, Rahabav mengajak seluruh elemen untuk mengawal  penggunaan anggaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tual sebesar Rp 110.000.000.000 (Seratus sepuluh miliar rupiah) sebagaimana disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Tual.

"Kami juga akan mengawal anggaran 20 miliar dari BNPB Nasional untuk Tim Covid melalui BPBD Provinsi dimana dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku hanya Kota Tual dan Maluku Tengah yang mendapatkan anggaran tersebut," tutupnya. (RPS)