Menurutnya, Fokus perhatian kementrian Desa dan PDTT adalah mempercepat proses pembangunan Desa-Desa di kawasan Indonesia Timur yakni, Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) karena itu mitra kerja kementerian Desa dan PDTT seperti IFAT, ADB, World Bank dan lainnya diarahkan untuk Region Kawasan Indonesia Timur.
Keinginan Menteri Desa dan PDTT untuk melibatkan Fatayat NU adalah, Karena struktur Fatayat NU merambah sampai ketingkat ranting atau di desa-desa, dan jika keterlibatan Fatayat dan kinerjanya benar- benar terwujud hingga ketingkat Desa, karena itu menteri berharap lewat sokongan Fatayat NU, maka arah Pembagunan Desa yang kebijakan, Cara kerja dan tolok ukurnya sudah sangat jelas dan terukur maka tidak ada alasan lagi bahwa desa-desa di Indonesia siap menyongsong kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Halim iskandar menambahkan, dibentuknya bidang baru dibawah kementerian Desa dan PDTT yakni, Dirjen pengembangan ekonomi dan investasi Desa yang dipimpin oleh Ir. Herlina Sulistyarini, M.Si adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan BUMDes dan Investasi di Pedesaan.
Menteri Desa dan PDTT ini mengakui, Untuk Pengembangan BUMDes dan Investasi di Pedesaan belum bisa dilakukan secara maksimal padahal persoalan ini sangat penting, Pasalnya saat kemarin dirinya mengunjungi BUMDes Negeri Batu Merah, persoalan utama yang dihadapi BUMDes Negeri Itu adalah Pemasaran hasil-hasil Bumi.
Karena dari telusuran informasi sejumlah hasil bumi unggulan Negeri Seribu pulau ini, Seperti Cengkeh Pala dan Kelapa harganya anjlok di pasaran.
Terkait persoalan itu menteri mengungkapkan, Persoalan pemasaran maka pihak Desa atau Negeri, harus Mix and Match tentang Mitra Kerja, Jaringan bisnis.
"Makanya kita Butuh Investor yang memiliki jaringan itu, karena itu Kita berupaya terus agar segala apa yang bisa mendukung bagi percepatan pembagunan Desa dan pedesaan di Indonesia khususnya di Indonesia Timur dapat diupayakan semaksimal mungkin," katanya.
Dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Fatayat NU tersebut, Hadir mewakil Gubernur Maluku, Sekda Maluku, Kasrul Selang, ST,MT, Bupati Kab. SBB Drs. Moh Yasin Payapo,M Pd, Kapolres Kab. SBB, AKBP Bayu Tarida Butar Butar,SIK, Kejari Dataran Hunipopu, Sugih Carvallo, SH,MH, Pabung Kodim Persiapan Kab. SBB, Mayor Inf Sinaga, Pabung Masohi Mayor Inf Mado, Ketua DPRD Kab. SBB, Abdul Rasyid Lisaholith, SP, Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini MKM, Sekjen Fatayat NU, Hj Margaretha Maimuna,M.Si, Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. Sapteno, SH,MH, Ketua Fatayat NU Maluku, Habiba Pellu, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Fraksi PKB, Ruslan Hurasan, Sekda Kab, SBB, Mansur Tuharea, SH, Para pimpinan OPD Kab. SBB, Sejumlah Anggota DPRD Kab. SBB, Para Pengurus Fatayat NU dan para tamu undangan lainnya.
Sementara dalam kunjungannya ke Maluku itu, Menteri Desa dan PDTT RI didampingi Oleh Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si Sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kepala Badan PLT Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektur Jenderal Ansar Husen (RPM)
0 Comments:
Posting Komentar