Aspirasi Rakyat Yang Di Sampaikan, Ataukah Aspirasi Sang Penguasa Yang Di Perjuangkan..?

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Provinsi Maluku, Gilang Kelyombar

RADAR POS, AMBON - Beberapa hari ini Provinsi Maluku di Hebokan dengan kedatangan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon, SH, MH yang memboyong semua anggota DPRD kepulauan Tanimbar bersama OPD kepulauan Tanimbar, dan juga pimpinan OKP dan LSM untuk bertemu dengan DPRD Provinsi dan juga Gubernur Maluku untuk meminta PI 5,6% dari total PI 10% yang nantinya di kelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku lewat BUMD Maluku Energi nantinya.

Hal ini membuat ketua DPRD Provinsi Maluku  mengeluarkan Stetmen yang telah melukai hati masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Stetmen dari Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury di beberapa Media lokal di Maluku telah Melukai Hati dan Perasaan Masyarakat yang berjuluk duan lolat, Membuat sala satu Toko Pemuda asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar Gilang Kelyombar Angkat bicara.

Kepada Media ini, Gilang mengatakan, Sabtu (20/03/2021). Sangat menyesal setelah membaca Stetmen dari ketua DPRD Provinsi di beberapa Media baik di Media Cetak maupun Media Online, Stetmen tersebut seharusnya tidak keluar dari Mulut Seorang Wakil Rakyat, harusnya Seorang Wakil Rakyat yang telah di pilih dan duduk di kursi panas tersebut harusnya beliau lebih membelah dan memperjuangkan hak-hak rakyat bukan sebaliknya, Beliau Menyakiti Hati dari Masyarakat Tanimbar yang juga telah memili dan mengutus beliau untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang sudah di rampas oleh Penguasa Pemerintah ini.

Pa Lucky, ini seorang Wakil Rakyat atau Wakil dari penguasa..? Ko bukannya beliau memperjuangkan aspirasi rakyat tapi ko sebaliknya mengorbankan nasib masyarakat yang nantinya akan menerima dampak dari pembangunan proyek raksasa ini nantinya.

Terlepas dari semua aturan dan keputusan yang sudah keluar dari pemerintah pusat harusnya Pa Lucky sebagai Wakil Rakyat sebelum mengeluarkan Stetmen tersebut Beliau harus pula bisa melihat berbagai hal terutama dampak-dampak terburuk yang akan di alami dan di terima oleh Masyarakat Tanimbar akibat dari pembangunan Proyek Raksasa ini.

Menurut Gilang, yang juga merupakan Ketua Serikat Buruh Sejaterah (SBSI) Provinsi Maluku ini menyampaikan bahwa, harusnya Pa Lucky yang merupakan Representase dari Masyarakat Maluku menyampaikan sesuatu Beliau harus bisa melihat semua sisi, jangan asal mengeluarkan Stetmen yang bukan menyelesaikan masalah tapi memperkeruh suasana.

Kita jangan bicara yang muluk-muluk dulu, Misalkan ke depan Proyek Raksasa ini di bangun di Tanimbar lalu ada musibah yang terjadi, Apakah Pa Lucky yang akan bertanggungjawab..?

Otomatis tidak, Karna nantinya pun yang mengalami dan yang menerima semua itu adalah masyarakat setempat.

Apalagi kalau kita lihat Partai yang menaungi Pa. Lucky adalah Partainya Kaum Wong Cilik, Harusnya Beliau bisa menjembatani masalah ini untuk kita sama-sama duduk satu meja bersama Pa gubernur untuk Mencari Solusi yang terbaik demi kemaslahatan Masyarakat Tanimbar dan Maluku pada umumnya.

Saya sangat meyakini Pa Gubernur, Murad Ismail sangat mencintai Masyarakat Tanimbar, Beliau tidak mungkin membiarkan masyarakatnya menderita akibat pembangunan Proyek Raksasa ini.

Beliau itu bapak bagi kami Masyarakat Tanimbar, beliau itu sangat Arif dan Bijaksana tidak mungkin Beliau membiarkan Masyarakatnya Menderita.

Win win solusion itu pasti ada. Menurut saya Seorang Wakil Rakyat tidak sepantasnya mengeluarkan Stetmen seperti itu apalagi di Media, harusnya beliau bisa memposisikan diri sebagai penyambung lidah yang baik untuk Bapak Gubernur.

Pa Ketua DPRD Provinsi Maluku harus tau kami Masyarakat Tanimbar akan Memperjuangkan Hak Hak yang harus kami dapat, kami tidak diam, jika Provinsi tetap ngotot untuk tidak memberikan apa yang seharusnya jadi Milik Masyarakat Tanimbar maka usul saya untuk Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Lucky wattimury yang terhormat bahwa, sebaiknya kalau bisa Bapak kan saat ini masi Punya Wewenang untuk Mengetuk Palu kan, jadi kalau bisa Bapak Usulkan saja ke Presiden untuk Proyek Raksasa ini di pindahkan saja semuanya ke Ibu Kota Provinsi untuk di bangun di sana biar bapak bapak anggota dewan yang terhormat bisa dengan leluasa mengelola PI 10% tersebut. (Gilang)