5 Dari 13 Daerah Di Maluku Penuhi Syarat DOB, KAHMI Dorong Percepatan Provinsi Maluku Tenggara Raya

RADAR POS, TUAL - Adanya Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008, bukan berarti Menghentikan Total Aspirasi Pemekaran Daerah yang datang dari Masyarakat.

Aspirasi Pembentukan DOB Merupakan Tuntutan Sah yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Berdasarkan hal itu, Korps Alummi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Maluku (KAHMI) menilai, Pemekaran DOB sangat dibutuhkan untuk Memperpendek Rentang Kendali, Pelayanan Publik, serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Hal tersebut diungkapkan oleh Salah satu Presidium KAHMI Maluku, Amir Rumra saat dimintai Konfirmasi oleh Media ini lewat via telepon, Selasa (01/03/2022).

Rumra menambahkan, Perjuangan untuk Memekarkan Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) sebagai DOB Sangat Penting dan Merupakan Harga Mati meski Pemerintah Pusat (Pempus) belum Mencabut Moratorium," kata Rumra yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan 13 Calon DOB.

Sehingga KAHMI selalu Mendorong Perjuangan para Alumni di Parlemen agar terus Memperjuangkan DOB untuk segera Direaliasasikan.

"Selama ini kita tidak tinggal diam. Kita akan terus Berjuang agar sejumlah Daerah itu dimekarkan sesuai Keputusan Rapat Kerja (Raker) KAHMI di Hotel Pasifik Kota Ambon Bulan lalu, apalagi Usulan Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya sebagai DOB telah Memenuhi Syarat sesuai Undang-undang yakni Kabupaten Minimal terdiri dari 5 Kabupaten/Kota dan itu sudah terpenuhi," tutup Rumra.

Provinsi Maluku Tenggara Raya nantinya mencakup Kabupaten Induk Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kota Tual.

Diketahui Pada hari ini Komisi I DPRD Provinsi Maluku Resmi Mendengarkan Paparan dari Utusan 13 Daerah Calon DOB yang diundang untuk Mengikuti Rapat bersama Komisi I di Gedung Dewan Karang Panjang Ambon. (RPY)