Hal ini disampaikan Kader PDI Perjuangan Maluku, Samson Atapary menyikapi Ancaman Laitupa yang menyatakan Perang melawan PDIP, sebagai Buntut dari Gencarnya Pemberitaan Dugaan Pertanggungjawaban Fiktif oleh Kadernya Widya Pratiwi Murad Ismail selalu Ketua Kwarda Pramuka Maluku, atas Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Rilis yang diterima Media ini, dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku pada, Senin (24/07/2023). Atapary mengaku sangat menyesali Pernyataan Laitupa, bahkan sampai menyatakan Perang.
Mengingat selama ini dalam Pernyataannya sama sekali tidak Menyebutkan maupun Menyingung nama Partai.
"Terus terang Beta sangat Sesali, sebagai Kolega Pak Wahid Laitupa kok Terpancing masuk sampai Mengancam seperti ini. Apalagi dari Penyampaian Beta satu katapun tidak ada Kaitan Menyebutkan Partai, tidak pernah Menyingung PAN, tidak Menyebutkan Jabatan Orang itu di Partai dan sebagainya," kata Samson Atapary, Ketua Komisi IV DPRD Maluku.
Menurutnya, selama ini dalam Penjelasan mengenai Pertanggungjawaban Dana Hibah Kwarda Pramuka, merupakan Tugas dan Tanggungjawabnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku, yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), apalagi saat ini masih dalam Tahap Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun 2022.
"Padahal Hubungan Partai Baik-baik saja, Beta Berbicara bukan sebagai Pengurus PDIP, tetapi Kapasitas sebagai Ketua Komisi IV. Dalam APBD ada Uang Mengalir dikelola oleh Kwarda dan itulah Fungsi kita melakukan Pengawasan," ucap Samson Atapary.
Atas Dasar itu, Atapary menilai Pernyataan Perang Membuktikan Ketua DPW PAN Maluku tidak Dewasa dalam Berpolitik.
"Jadi kalau sudah di Giring ke Hal diluar itu menurutnya tidak Dewasa dalam Berpolitik, apalagi Mengancam sampai Mengangkat Bendera Perang sebagainya. Mudah-mudahan ini hanya Lontaran Emosional disampaikan," pungkas Samson Atapary. (team)
0 Comments:
Posting Komentar