Rapat Paripurna Istimewa Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Malteng, Drs. Herry Men C. Haurissa serta di dampingi Wakil Ketua I, Demianus Hattu.
Paripurna itu dihadiri Gubernur Maluku yang diwakili Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku.
Dalam Pidato, Pj Bupati Malteng Malteng, Rakib Sahubawa katakan, sebagai bagian dari Amanat Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini memiliki makna yang sangat Khusus, karena hari ini tidak hanya sekedar mengawali Tugas saya yang baru sebagai Pj Bupati Malteng, namun juga untuk memulai Langkah-langkah besar dalam melanjutkan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Kabupaten yang Bertajuk Pamahanunusa ini.
"Tantangan kita saat ini di Kabupaten Malteng adalah upaya menurunkan tingkat Kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi, memudahkan Investasi, Penggunaan Produk dalam Negeri, Penguatan Birokrasi serta Stabilisasi Politik dan Keamanan," kata Sahubawa.
Kepada Kaum Dua’fa, Anak Yatim dan para Janda serta Orang Tua Jompo, saya Berjanji akan melakukan upaya Terbaik untuk membantu mereka melalui Program OPEN.
Penuntasan Tantangan-tantangan ini tentu memerlukan Pengembangan Cara-cara baru, Nilai-nilai baru melalui Kerja Keras dan Kerja yang Produktif melalui Terobosan dan Inovasi.
Dalam Rangka Penurunan Stunting, kami akan hadir dengan Inovasi Gema Duta Parenting Potong Pele Stunting, untuk memastikan setiap Bayi dan Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Terbaik dan tersedianya Orang Tua Asuh bagi Anak Penderita Stunting.
"Kita harus bisa dan berani mendobrak Rutinitas demi meningkatkan Produktivitas yang menjadi Prioritas kita bersama. Jangan lagi Kerja kita Berorientasi pada Proses, tetapi harus Berorientasi pada hasil. Hasil yang Nyata," ucap Sahubawa.
Perlu saya sampaikan bahwa, Mindset Paradigma Penyelenggaran Pemerintahan harus kita rubah. Tugas kita selaku Penyelenggara Negara bukan hanya membuat dan melaksanakan Kebijakan, tetapi Tugas Utama kita adalah membuat Masyarakat menikmati Pelayanan, menikmati Pembangunan dan Hidup Sejahtera.
Kita juga harus menyamakan Pandangan bahwa, Problematika Sosial yang terjadi saat ini di Masyarakat dalam segala Aspek, bukanlah lahir dari Kelemahan atau Kesalahan Masyarakat, melainkan karena disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum Fokus pada Penanganan Substansi Persoalan.
Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa, Pemda adalah Solusi dari berbagai Persoalan, bukan sebaliknya Pemda adalah merupakan Sumber Permasalahannya.
Untuk itu, kita akan memperkuat Reformasi/Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan yang mengedepankan Prinsip-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Beretika dan Berbudaya yang Berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Perekonomian Daerah.
Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, kita akan mengembangkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Pengembangan Kerjasama dengan Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), untuk Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah.
Kita juga akan mengembangkan Kerjasama dengan UICI, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung untuk Pengembangan Smart City atau Kabupaten, Data Digital dan Digitalisasi UMKM.
"Kita juga akan Bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Penyediaan Garam Laut, Pemanfaatan Garam Laut untuk Listrik, Penyulingan Air Laut, Panen Air Hujan dan Pengembangan Tenun Batik," ujar Sahubawa.
Tugas Penting lainnya, adalah kami akan mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Agenda Demokrasi Nasional yaitu, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Kami juga akan melaksanakan Upaya-upaya untuk Penyelesaian Konflik Horizontal yang terjadi di Masyarakat.
Saya memohon Dukungan yang Maksimal dari seluruh Elemen Masyarakat. Baik dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Institusi TNI-Polri, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Ormas, LSM, OKP dan juga seluruh Insan Pers yang ada di Daerah ini.
"Dirinya juga mohon Dukungan dari Gubernur Maluku selaku Perwakilan Pemerintah Pusat (Pempus) di Daerah untuk terus memberikan Arahan, Motovasi serta melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kinerja kami selaku Pj Bupati sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku," pungkas Sahubawa. (RPF)
0 Comments:
Posting Komentar