RADAR POS, AMBON - Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Anos Yeremias menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang dipimpim oleh Murad Ismail (MI) dan Bernabas Orno (BO), yang paling Terburuk saat ini dari yang sebelumnya.
Demikian disampaikan Anos saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam Rangka Penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, dirumah Rakyat Karang Panjang Ambon pada, Kamis (16/11/2023).
"Sampai hari Ini kami Bersyukur walaupun Terlambat, tapi Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Kewajibannya dengan menyampaikan Dokumen KUA dan PPAS. Bagi kami ini memang sudah sangat Terlambat, tetapi dari pada tidak sama sekali, tetapi ada," katanya.
Ini membuktikan bahwa, diakhir Kepemimpinan Pemerintahan ini sesuai dengan Penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini ternyata memang lebih Buruk saat ini dari Pemerintahan Sebelum-sebelumnya dan Ini menjadi Catatan.
Selanjutnya, Yeremias juga katakan bahwa, Terkait dengan Pembahasan KUA-PPAS diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus ada/hadir.
Kami menduga juga bahwa, Keterlambatan Dokumen ini karena Kelalaian TAPD.
"Itulah sebabnya kami minta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk tidak lagi meninggalkan/keluar Daerah untuk Berlama-lama," ucapnya.
Diakhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode tahun 2019 - 2024 yang akan Berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 ini, maka diharapkan KUA-PPAS ini tergambar Visi dan Misi yang sudah disampaikan dalam Masa-masa Kampanye, yang juga dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangan sampai Melenceng lagi.
Karena nantinya kita juga akan berhadapan lagi pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Masa Jabatan. Untuk itu, dipenghujung Masa Jabatan ini, Minimal Visi dan Misi yang belum sempat dilaksanakan tergambar dalam APBD tahun 2024.
Ketua Fraksi Golkar itu memberikan contoh, Rumah Sakit harus Bagus, kemudian Sekolah-sekolah juga harus Bagus dan Penempatan Kepala Sekolah harus sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan mereka.
"Jangan sampai Sekolah Teknis misalnya, dikepalai oleh Sarjana Olahraga dan juga yang lainnya," ujarnya.
Terkait dengan Pemindahan Ibukota Provinsi Maluku ke Makariki Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Singgung AY, ini memang Ironis, tapi Pemindahan Ibukota ini juga mestinya harus tergambar dalam APBD tahun 2024 yang akan datang.
"Karena yang Namanya Janji sampai Kapanpun kalau kita belum selesaikan Janji maka tentu ini menjadi Catatan bagi kita, sebelum kita menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa lalu akan ditanyakan, apa yang kamu lakukan selama kamu dalam Jabatan baik sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur," pungkasnya. (team)
0 Comments:
Posting Komentar