RADAR POS, AMBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku sesali karena dimasa Kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail (MI) Kualitas dan Pelayanan pada Rumah Sakit (RS) Plat Merah Milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Turun Drastis.
"Kita mengharapkan semoga diujung Masa Jabatan ini Gubernur Maluku, Murad Ismail Serius sebelum sampai tanggal 24 April tahun 2024 diakhir Masa Jabatan, Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon di Kudamati bisa selesai," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon pada, Jumat (08/03/2024).
Menurut Samson, Gubernur Maluku harus mengundang Biro Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan untuk meminta Direktur RSUD menguraikan Pokok-pokok Permasalahan disana.
"Sehingga, kita bisa mengetahui seperti apa bentuk Eksekusi dari Kepala Daerah untuk menyelamatkan Hal ini," ucapnya.
Selanjutnya kata Atapary, dari Presentasi Gubernur Maluku, Komisi IV DPRD Maluku sangat Optimis Dukungan Gubernur secara Pawer Full untuk membantu terutama Anggaran Rp 5 Miliar yang diminta Direktur RSUD Haulussy dengan berbagai Pembenahan yang ingin dibangun oleh Direktur yang baru.
Ditanya Terkait apakah DPRD tidak yakin bahwa, Gubernur dalam Waktu Singkat bisa selesaikan Permasalahan ini..?
Politisi PDIP itu mengatakan, kalau setelah disampaikan Masalah lalu akhirnya hanya Direktur urus sendiri kemudian berhubungan dengan Bappeda dan Pihak Terkait lainnya, kita agak Ragu sampai tanggal 24 April 2024 Akhir Masa Jabatan Gubernur Maluku Masalah ini bisa selesai.
Mestinya setelah dapat Informasi dari Direktur RSUD Haulussy, Gubernur harus mengundang Bappeda dan yang lainnya untuk membahas Persoalan ini.
"Apalagi dimasa Kepemimpinan MI, sering terjadi Pergantian Direktur RSUD Haulussy Ambon dan Direktur sekarang ini yang ke enam. Sehingga, dimasa Kepemimpinan Gubernur Maluku RSUD Haulussy Kualitasnya Turun Dratis," ujarnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa, mestinya Hal ini tanggungjawab Moril dan tanggungjawab Politik diujung Masa Jabatan harus menyelesaikan Masalah ini.
Dijelaskan, Gubernur Maluku harus mengundang Dinas-dinas Terkait untuk Duduk bersama dan dikasih Waktu, kalaupun butuh Anggaran coba di cari Ruang Hukum yang tidak memuncul Masalah dan harus di Intervensi.
DPRD sudah menyampaikan kepada Direktur RSUD Haulussy yang baru, dr. Doni Roring untuk Koordinasi lagi dengan Gubernur Maluku, Sehingga, bisa mengambil satu Keputusan karena DPRD hanya mendukung yang Sifatnya secara Politik.
"Kalaupun nanti MI setuju lalu ada Persetujuan DPRD maka kita akan lakukan. Tetapi kalau DPRD Bahas Berbusa-busa disini tapi tidak sampai ke Gubernur Maluku, maka sudah pasti tidak akan Tereksekusi apa yang menjadi Persoalan yang terjadi di RSUD Haulussy Ambon," pungkasnya. (team)
0 Comments:
Posting Komentar