Ilustrasi
RADAR POS, AMBON - Diduga sejumlah Proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Sarat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Proyek-proyek tersebut berkaitan dengan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.
Hal ini Terkuak setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, melalui Komisi IV melakukan Pengawasan Tahap I di Emam (6) Kabupaten/Kota didapati Proyek yang dikerjakan salah satunya oleh Adik dari Kepala Dinas Pendidikan, Insun Sangadji Bermasalah.
"Ada beberapa Temuan yang kami anggap cukup Serius terutama di Dinas Pendidikan, diantaranya kami melihat sangat Bermasalah terutama dipengelolaan DAK baik SMA/SMK," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary dalam Rapat Internal Bersifat Terbuka di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon pada, Senin (01/04/2024).
Dijelaskan, Proyek Bermasalah terjadi dibeberapa Sekolah, seperti Halnya di Kabupaten Buru dimana Pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Begitu pula yang terjadi di Dua (2) Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang menelan Anggaran cukup besar yaitu mencapai Milliaran Rupiah.
"Kita ambil Contoh di RAB harus Pakai Lespam yang Asli mereka hanya Beli Eksabor kemudian dipotong dan ditempel. Pasang Tehel didinding itu hanya Pakai Lem dengan Semen di SMA 1 Buru, jadi belum Apa-apa sudah Lepas. yang harusnya dibuat Pintu, tidak ada Pintu, ada Ruangan yang 100% Perabotnya tidak ada dan sebagainya. Ini yang menjadi Problem yang cukup Serius. kalau Pengelolaan di Dinas masih seperti begini, ini akan Berdampak Jangka Panjang terhadap Pendidikan kita," ucapnya.
Ketua Komisi VI mengakui, dari Hasil Koordinasi dengan Masing-masing Kepala Sekolah (Kepsek) ternyata Pekerjaan Bermasalah tersebut telah disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku, hanya saja tidak ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan Rata-rata Proyek dikerjakan oleh Orang-orang yang Berhubungan dengan Istri Gubernur Maluku, termasuk Adik dari Kepala Dinas Pendidikan Maluku.
"Ini yang menjadi Problem dilapangan, sampai Kepsek bilang kita mau mengawasi bagaimana..? ini dikerjakan oleh Adik Kepala Dinas dan Orang-orang yang Berhubungan, atau Berkaitan dengan Istri Gubernur. Ini kita belum Telusuri apakan dalam Proses Tender Proyek..? ini ada KKN disitu ataukah tidak, mestinya jangan melibatkan Keluarga dalam Pelaksanaan kaya begini, karena nanti Fungsi Pengawasan tidak Optimal," ujarnya.
Selain itu, terdapat juga beberapa Proyek yang dikelola langsung Kepala Dinas Pendidikan Diduga Fiktif, dalam Hal ini Proyek Survei Manajemen Pelayanan Pendidikan yang mencapai Rp 700 Juta.
Data yang kita dapatkan ini ada Dugaan langsung dikelola oleh Kepala Dinas Pendidikan dan PPTK itu Juspi Tuarita ini Kapala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian dan Umum, mestinya 700 Juta ini harus Tender dan Dugaan ini Output dari Survei itu dibuat Fiktif.
Begitu juga dengan Dana Operasional Dinas Rata-rata per Cabang Dinas mendapat Rp 300 Juta. hanya saja dalam Realisasinya sesuai Perintah Kepala Dinas harus dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Mirisnya setelah Laporan dikirim, Dana Operasional tersebut tidak ditrasfer oleh Dinas kepada Cabang Dinas.
"Apakah ini masuk di Silfa Uang tidak Realisasi atau..? terjadi dan 11 Kabupaten/Kota cukup besar terutama ditahap III dan ini merupakan Keluhan dari Cabang-cabang Dinas, mereka juga punya Ketakutan karena sudah buat Laporan. ini sudah dikirim ke Dinas tetapi Dinas tidak Transfer Uang per tanggal 31 Desember," bebernya.
Atas Hal tersebut, Politisi PDI-P ini mengaku telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan Maluku untuk Mengkonfirmasi Hal tersebut, namum Kenyataannya yang Bersangkutan tidak pernah memenuhi Panggilan DPRD.
Dalam Rapat sebelum Pengawasan kita sudah minta Data-data Realisasi untuk Pelaksanaan baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun DAK tetapi tidak diberikan secara Lengkap. Lewat Penelusuran Komisi VI DPRD itu ada beberapa Proyek yang kita harus Konfirmasi dengan Dinas Terkait, tetapi Kepala Dinas tidak pernah Hadir sehingga tidak bisa Terkonfirmasi.
"Sebagai tindaklanjut, Pihaknya akan Berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD Maluku untuk mengambil langkah sebagai tindaklanjut atas Temuan dari Hasil Pengawasan," pungkasnya. (team)
0 Comments:
Posting Komentar