Pengadilan Negeri Makassar akhirnya memutuskan dan menerima atau mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Zamrony S.T alias MR. TM dalam putusan disela yang dibacakan pada, Senin (10/06/2024) dikutip dari Kedaiberita.com MR. TM sebelumnya didakwa dugaan tindak Pidana Penodaan Agama.
Majelis Hakim menilai Eksepsi Terdakwa secara ilmiah dan penuh kecermatan dan memutuskan menerimanya dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar cacat dan batal demi hukum.
"Kami sangat mengapresiasi putusan majelis Hakim yang menurut kami sudah tepat dan berdasar hukum," kata tim Penasehat Hukum terdakwa MR. TM yang diwakili oleh Bpk. Jermias T.U Rarsina, SH, MH.
Bpk. Jermias mengungkapkan, yang menjadi substansi materi dalam eksepsi PH Terdakwa yakni syarat batalnya surat dakwaan demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan/terjadi.
Merujuk pada surat dakwaan JPU dalam menyusun rumusannya, kata Bpk. Jermias, maka terkhususnya dalam dakwaan kedua pasal 156 a huruf a KUHPidana itulah yang menjadi materi eksepsi/keberatan oleh PH terdakwa.
Dirinya menyebutkan, menurut hukum acara pidana dan berbagai literatur hukum berdasarkan pandangan ahli hukum, sekaitan dengan syarat wajib merumuskan surat dakwaan secara syarat matriil dakwaan, yaitu surat dakwaan wajib disusun dengan cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
"Olehnya itu, dengan memperhatikan secara saksama rumusan surat dakwaan dari JPU, maka PH terdakwa menilai bahwasannya terdapat rumusan surat dakwaan JPU pada surat dakwaan kedua pasal 156 a huruf a KUHPidana cacat yuridis yaitu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP," ucap Bpk. Jermias.
Sementara itu, Lanjut Bpk. Jermias dalam pasal 156 a huruf a KUHPidana unsur-unsur pidana (deliknya) terdiri dari unsur barang siapa, sengaja dan dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama tertentu di indonesia.
"Inti pokoknya seperti itu unsur-unsur deliknya," ujar Bpk. Jermias.
Bpk. Jermias menjelaskan, substansi materi eksepsi terdakwa bahwa, dalam dakwaan kedua a quo, dimana JPU tidak menyebut dan tidak menguraikan salah satu bestandel yaitu unsur "SENGAJA".
Padahal, kata dirinya, ada keharusan hukum JPU wajib menyebutkan dan menguraikan unsur sengaja sebagai bentuk dari delik (tindak pidana) yang digambarnya (dikonstruksikan) pada keadaan/peristiwa bagaimana cara-cara terdakwa melakukannya (berbuat dalam kategori sengaja).
Yang teramat penting lagi secara universal telah diterima dan dipahami dalam ilmu hukum pidana, lanjut jermias yaitu unsur sengaja sebagai bentuk tafsiran perbuatan wujudnya (manifestasi) berupa niat/maksud, kesadaran insyaf akan kemungkinan, kesadaran insyaf akan kepastian serta mengetahui dan menghendaki (willen and witten).
Kesemuanya itu sebut Bpk. Jermias, merupakan unsur syarat matriil dakwaan yang wajib digambarkan/diilustrasikan dalam rumusan dakwaan JPU terhadap cara-cara terdakwa berbuat (melakukan perbuatan) agar perumusan dakwaannya terlihat secara jelas dan lengkap sehingga dipandang cara penyusunan surat dakwaan oleh JPU cermat sifatnya.
"Jika syarat matriil dakwaan tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah surat dakwaan JPU dapat berakibat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP," ujarnya.
Lebih lanjut, Bpk. Jermias menegaskan, bahwa materi eksepsi tim PH terdakwa sendiri telah disusun secara ilmiah dengan merujuk pada sumber-sumber hukum berupa teori/doktrin ahli hukum pidana dan acara pidana serta yuriprudensi (putusan hakim) baik dimasa lampau maupun perkembangan hukum dimasa sekarang ini tentang berbagai contoh batalnya surat dakwaan demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.
"Putusan eksepsi dikabulkan merupakan refleksi kepada aparat penegak hukum terutama JPU agar tidak sembrono alias berhati-hati dalam mendakwa seseorang untuk dibawa ke meja hijau," ulasnya.
Menurut Bpk. Jermias, surat dakwaan bukan uji coba atau percobaan keberuntungan mempidanakan seseorang. Hal itu, kata dirinya, memiliki rumusan ilmiah. bukan dibuat asal-asalan atau dirumuskan begitu saja.
Ia mengatakan, amar putusan disela atas eksepsi dalam perkara pidana tersebut, antara lain eksepsi PH terdakwa dikabulkan, surat dakwaan batal demi hukum, perkara dihentikan/tidak dapat dilanjutkan, terdakwa diperintahkan segera dikeluarkan dari tahanan dan negara dibebani membayar biaya perkara.
Publik harus mengakui bahwa ini bak sebuah pukulan up cut membuat knowck out (KO) Jaksa PU diatas kanvas ring pertarungan hukum," jelas Bpk. Jermias. (**)
0 Comments:
Posting Komentar