RADAR POS, MASOHI - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menegaskan Kehadiran Negara dalam Penanganan Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Sehingga, upaya Intensif Pemerintah yang melibatkan berbagai Pihak Terkait, termasuk Aparat Keamanan, Tokoh Agama dan Masyarakat Adat, telah membuahkan Hasil.
Hal ini disampaikan dalam Kesempatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku digedung Bina Graha, Jakarta pada, Senin (23/07/2024).
Yang dipimpin langsung oleh Moeldoko dan diikuti sejumlah Pihak Terkait antara lain: Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Pj Bupati Malteng, Perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kemensos, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Satuan TNI-Polri.
"Konflik Sosial di Pulau Haruku saat ini sudah dinyatakan selesai, kami sampaikan bahwa, Konflik ini bukan Konflik Agama namun Konflik Tapal Batas dan sudah ada Kesepakatan dengan Pihak-pihak Terkait, termasuk Persoalan Tanah yang sudah disepakati menjadi Cagar Budaya, mengenai Batu Keramat juga sudah dituntaskan dengan Tokoh Masyarakat setempat," kata Moeldoko.
Terkait Pengungsi, lanjut Moeldoko, saat ini seluruh Pengungsi Kariuw sudah dapat kembali ke Desa Kariuw tidak ada lagi yang harus Mengungsi di Desa Aboru.
"Saya Himbau untuk Pengalaman Buruk ini tidak Terulang, Masyarakat juga jangan mudah Terprovokasi," ucap Moeldoko.
Untuk itu, Kantor Staf Presiden mengawal penuh Penanganan Konflik Sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Malteng. Selain melakukan serangkaian Rakor bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian/Lembaga, Kantor Staf Presiden juga melakukan Verifikasi Lapangan dengan Mengunjungi Lokasi Konflik dan Lokasi Pengungsian di Negeri Aboru.
"X Panglima TNI 2013 - 2015 menghimbau kepada Kementerian/Lembaga Terkait untuk membantu Pemulihan baik Infrastruktur maupun yang Bersifat Pemberdayaan Masyarakat," ujar Moeldoko.
Sementara itu, Pj Bubati Kabupaten Malteng, DR. Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si katakan, Situasi Konflik yang terjadi Di Pulau Haruku saat ini sudah Kondusif dan jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng bisa lebih Lead Proses Pemulihan.
"Pemkab Malteng Berkomitmen untuk menjaga Kondisi agar tetap Harmonis serta berikan Apresiasi serta Terima kasih atas Dukungan Kepala Staf Kepresidenan dan Jajaran, Kementrian/Lembaga, Pj Gubernur Maluku, Pangdam, Kapolda dan semua Masyarakat Pelau dan Kariuw, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat yang mana telah membantu kami menciptakan Stabilitas Kehidupan kita yang Harmonis, Rukun, Aman dan Damai," ungkap Sahubawa.
Diketahui, Konflik Sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Malteng terjadi pada Akhir Januari 2022 lalu. Konflik ini dipicu Bentrokan Antar Warga Desa Ori dan Kariuw. Kejadian bermula dari Aksi Warga menggarap Lahan yang masih disengketakan.
Selain menyebabkan Korban Jiwa Meninggal dan Luka-luka, Bentrokan ini juga berbuntut pada Aksi Pembakaran Rumah-rumah Warga, tempat Ibadah, dan sejumlah Fasilitas Umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 Jiwa atau 330 Kepala Keluarga (KK) Terpaksa harus Mengungsi. (RPF)
0 Comments:
Posting Komentar